Wakapolri: Budaya setoran sudah tidak ada

Kulitinta.com - JAKARTA. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Oegroseno menampik bila budaya setoran terhadap atasan di Polri masih ada.

"Kalau menurut saya sudah nggak ada. Kalau masih ada kebangetan lah," ujar Oegroseno seusai menjadi narasumber dalam diskusi Antikorupsi dalam acara KPK Fair di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12) yang dihadiri Wakapolri Komjen Pol Oegroseno, dan Ketua Pukat UGM Zainal Moechtar Arifin, dan mantan Sekretaris Hoegeng, Soedharto.

Dikatakan Oegro, bahwa budaya setor menyetor sudah di larang, sehingga ia memastikan sudah tidak ada lagi budaya bawahan setoran ke atasan di Polri. "Sudah dilarang kok masih mau setoran, nggak ada lah, setoran setiran nggak ada, kalau setoran setiran nggak ada yang nyetir-nyetir nggak ada," ujarnya.

Ia pun mengibaratkan bahwa seekor keledai bila budaya setoran masih ada di tubuh Polri. "Dari dulu kan sudah dilarang, kalau masih ada ya mereka mungkin keledainya ngga minta setorannya, atasan keledai minta lagi sama bawahannya keledai, kalau manusia masih ada, ya harusnya dibawah keledai saja," jelasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyindir kepada polisi kalau masih ada budaya setoran kepada atasan (kontan.co.id)

Read More

Abraham: Koruptor seperti pembunuh berdarah dingin

Kulitinta.com - JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad sebut pejabat negara yang melakukan korupsi sama dengan pembunuh berdarah dingin. Dia bilang, korupsi itu salah satu penyebab banyak masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan.

Abraham Samad mengatakan, pejabat tinggi seperti kepala daerah maupun kepala lembaga pemerintah sudah menerima gaji yang cukup. Jika sang pejabat masuk melakukan korupsi, Abraham Samad menyebut hal itu sebagai keserakahan.

Ia menyebutkan, suatu daerah di mana masyarakatnya banyak yang makan nasi aking. Bahkan anak-anak untuk menuju ke sekolah harus meniti jembatan hancur yang melintang di atas sungai deras. Abraham tidak menyebut nama lokasi itu, namun kasus jembatan rusak itu sempat marak di Provinsi Banten, yang kasus korupsinya sedang ditangani KPK.

"Bayangkan ada gubernur keluarganya mewah, mobilnya banyak. Warganya makan nasi aking. Anak sekolahnya menyebrang sungai menantang maut. Orang ini sebenarnya pembunuh berdarah dingin," kata Abraham dalam acara Refleksi Akhir Tahun Pekan Politik Kebangsaan, di kantor International Confrence of Islamic Scholars (ICIS), di Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013),

Abraham Samad menyebut pejabat semacam itu tidak bisa dimaafkan, karena korupsi yang dilakukan karena mental sang pejabat yang tamak

Ia mencontohkan dengan kasus Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Kata Abraham, gaji Rudi di SKK Migas mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan.

Belum lagi gaji Rudi dari Bank Mandiri yang mencapai Rp 80 juta per bulan. Dengan total gaji sekitar Rp 300 juta per bulan, Rudi tertangkap basah menerima suap dari pengusaha minyak.

"Artinya dia tamak, dia tidak peduli orang lain. Integritasnya hancur. Kalau ada pejabat korupsi, treatmennya orang ini harus dihukum mati," ujarnya.

Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan sempat ada seorang kepala daerah yang "curhat" karena gajinya kecil. Abraham mengaku langsung menghardik sang pejabat karena selain gaji seorang pejabat juga menerima tunjangan yang luar biasa, bahkan mengganti tirai rumah pun juga dianggarkan pemerintah.

Kasus pejabat dengan gaji tinggi, kata Abraham Samad, tidak bisa disamakan dengan korupsi pejabat bergaji rendah. Ia mencontohkan bila seorang pegawai keluarhan bergaji Rp 3 juta perbulan mengambil pungutan liat (pungli) dari setiap orang yang mengurus KTP sebesar Rp 5 ribu rupiah, tidak bisa disamakan hukumannya dengan pejabat tinggi.

"Bayangkan gaji 3 juta untuk biayai anak tiga, dan sekolah semua. Tidak cukup. Jika PNS korupsi karena negara tidak hadir, treatmennya berbeda, tidak boleh dihukum mati," ujarnya (kontan.co.id)

Read More

Kapolri: Situasi politik makin memanas

Kulitinta.com - JAKARTA. Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang ancaman gerakan-gerakan yang bisa mengacau Pemilu 2014 diterjamahkan Kapolri Jenderal Pol Sutaraman sebagai suasana politik yang semakin memanas.

"Ini tahun politik, suasana politik semakin memanas meningkat sehingga perlu pengaman-pengamanan dari awal sehingga masyarakat itu bisa tenang," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/12).

Dikatakannya situasi yang tenang saat Pemilu nanti akan berdampak terhadap terpilihnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas di republik ini.

"Kalau tenang dia akan memilih secara jernih berdasarkan hati nuraninya untuk memilih wakil-wakilnya yang ada di DPR maupun Presiden dan wakil Presiden dengan tenang tidak ada intimidasi," ungkapnya.

Presiden SBY dalam jumpa persnya di Bandara Halim Perdanakusumah menyatakan kekhawatirannya terhadap gerakan beberapa elemen yang diduga akan melakukan gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014.

Hal tersebut didasarkan atas laporan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Dalam kesempatan tersebut SBY mengimbau kepada seluruh elite politik untuk bisa  menahan diri selama kampanye supaya situasi aman bisa tercipta. (kontan.co.id)

Read More

Wakapolri: Masa Polri kalah dari Mc Donalds

JAKARTA. Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pasalnya, Polri merupakan institusi penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Hal itu dikatakan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno saat melakukan kunjungan ke layanan Contact Center Polri 110 di City Walk, Jakarta, Selasa (10/12). Dalam memberikan pelayanan tersebut, Oegroseno mengatakan, Polri tidak boleh kalah dari restoran cepat saji yang melayani pelanggannya.

"Makanya (aduan itu) saya masukin ke contact center. Masak kalah sama McD, kalah sama Bluebird," katanya kepada wartawan.

Oegroseno berharap, masyarakat dapat memaksimalkan fasilitas contact center Polri tersebut. Ia pun menjamin jika setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti oleh petugas setempat.

Untuk diketahui, layanan contact center tersebut telah diluncurkan Polri sejak awal tahun 2013 ini. Dalam pengelolaannya, Polri menggandeng Telkom sebagai operator pelaksana penerima aduan. Sementara, Polri menempatkan anggotanya untuk menentukan apakah sebuah laporan akan ditindaklanjuti atau tidak.

Sementara itu, Direktur Utama PT Infomedia Nusantara Telkom Joni Santoso mengatakan, sepanjang tahun 2013 ini setidaknya sudah ada 17 juta laporan masyarakat kepada Polri. Kendati demikian, hampir 99% di antaranya merupakan laporan kosong atau laporan iseng.

"Sejak Januari sampai November ini 110 telah di-call sebanyak 17 juta. Termasuk call yang kosong. Semua panggilan itu di-handle oleh agen-agen kita," katanya.

Sisanya, Joni menjelaskan, ada sekitar 80 ribu laporan yang valid. Dari jumlah tersebut, 88,24% di antaranya laporan terkait tindakan kriminalitas, kecelakaan, dan tawuran. Kemudian sebanyak 9,27% informasi terkait SIM, STNK dan BPKB. Sisanya, meminta bantuan pengawalan (yahoo.com)

Read More

INDONESIA BANGKIT

kulitinta.com - Sabtu tanggal 07 Desember 2013 dimulai pukul 07.30 bertempat dihalaman Pemda kab Pati kegiatan Kirab Merah Putih Kab. Pati tahun 2013 dengan tema “INDONESIA BANGKIT ” dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan ke – Peserta kirab ± 650 orang yang terdiri dari Kodim 0718/PT, Polres Pati , intansi pemerintahan kab. Pati , Perbankan , Perum Perhutani, SKPU, BPN ,  Pasopati, Komunitas KOPPI, Komunitas beberapa kelompok sepeda.

pelepasan kirab merah putih oleh Bupati Pati  dilanjukan kirab dengan rute sbb: dari halaman pendopo simpang lima kab. Pati-  Jl. P. Sudirman , JL. Pati - Kudus , Masuk Jalur lingkar Margorejo , Per 4 tan Ds. Tanjang , Menuju karaban kec. Gabus , karaban - boloagung, boloagung - kasian, kasian - Pasar kayen, pasar kayen - pasar tambakromo, pasar tambakromo - pasar gabus, pasar gabus - pasar winong, psr winong - psr karangwotan, psr karangwotan - psr puncakwangi, ps[Sebagian teks hilang]r karangboyo, psr karangboyo - alun2 juwana, alun2 juwana - psr margoyoso, margoyoso ( soma )  - alun2 tayu, alun2 tayu puncel, puncul wedusan, wedusan - psr ngablak, psr ngablak - psr gunungungkal, ps regaloh ( Isoma )  - psr tlogowungu, psr tlogowungu - guwo, guwo - psr gembong, psr gembong -  Mts, Mts stadion joyokusumo, stadion joyokusumo - SMUN 02 Pati - alun2 pati , pendopo kab. Pati

Read More

Waspadai Perdagangan Manusia Berkedok Penempatan TKI

Jakarta - Kulitinta.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai praktik pelanggaran hukum seperti perdagangan manusia (human trafficking) dan penyelundupan orang (human smuggling) berkedok penempatan TKI ke luar negeri.

"Tingginya permintaan TKI ke berbagai negara yang diberlakukan moratorium atau penghentian penempatan TKI penata laksana rumah tangga ke Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Jordania, dan Suriah telah membuat kasus perdagangan manusia dan penyelundupan orang muncul," kata Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono dalam surat elektronik yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI menyampaikan imbauan itu saat bersama Kadisnakertransos Kabupaten Bojonegoro Adi Wicaksono, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Erni Murniaty, dan Perwakilan dari International Organization for Migration Hendra Adi, melakukan sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI di Lapangan Desa/Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jatim, Jumat (22/11).

Teguh Hendro Cahyono menyebutkan bahwa BNP2TKI bersama petugas kepolisian kerap melakukan penggerebekan terhadap berbagai tempat penampungan yang diduga sedang melakukan praktik perdagangan manusia atau penyelundupan orang dengan berkedok penempatan TKI.
Bahkan, katanya, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat pada Rabu malam (20/11) memimpin langsung penggerebekan tempat penampungan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, yang diduga melakukan perdagangan manusia dan mendapatkan sekitar 40 wanita yang akan dipekerjakan ke luar negeri secara ilegal serta menahan seseorang pengelola penampungan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemerintah memberlakukan moratorium penempatan TKI penata laksana rumah tangga ke Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Jordania, dan Suriah karena negara-negara tersebut tidak mampu menjamin perlindungan yang baik terhadap TKI, padahal negara-negara tersebut membutuhkan jasa TKI.

Kondisi tersebut, katanya, memancing pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan melanggar hukum seperti perdagangan manusia dan penyelundupan orang.
"Pemerintah tegas memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan orang," tukas Teguh.
Ia mengatakan kasus perdangan manusia dan penyelundupan orang cukup kompleks dan harus diatasi dengan peran serta seluruh instansi terkait dan masyarakat, jangan sampai terkecoh oleh iming-iming pihak tertentu yang menawarkan gaji besar untuk bekerja di luar negeri, tetapi melalui jalur pintas.

Bahkan, katanya, kasus perdagangan manusia dan penyelundupan orang dapat terjadi bukan hanya pada penempatan TKI ilegal tetapi juga bisa terjadi pada TKI yang memiliki dokumen lengkap, misalnya, menempatkan TKI ke berbagai negara yang tak terkena moratorium tetapi kemudian setelah tiba di luar negeri, mereka dibawa ke berbagai negara yang terkena moratorium itu.

"Jadi yang berdokumen lengkap saja bisa terjebak dalam `trafficking`, apalagi yang berangkat tidak dengan dokumen resmi," ujar Teguh Hendro Cahyono menjawab pertanyaan spontan dari hadirin atas berbagai kasus TKI di luar negeri.

Menurut Teguh Hendro Cahyono, munculnya banyak kasus karena ada masalah dalam proses penempatan TKI. "Banyak masalah TKI timbul karena sejak awal ada persoalan dalam diri TKI, seperti berangkat keluar negeri karena ada masalah keluarga atau karena dikejar utang. Hal seperti ini biasanya menimbulkan masalah ke depan".


Sementara itu Hendra Adi mengatakan masyarakat, pemerintah, dan LSM harus bersama sama memerangi tindak perdagangan manusia dan penyelundupan orang.

Untuk itu dia meminta masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri menempuh jalur resmi dan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah.
"Jangan percaya dengan calo karena calo tidak mengetahui prosedur menjadi TKI," ucapnya.
Ia menandaskan IOM yang didukung 150 negara di dunia terus membantu masyarakat dunia agar menempuh prosedur migrasi yang benar.

"TKI resmi akan lebih aman dan terhindar dari penipuan. Kalau Anda berangkat sesuai dengan UU pemerintah jika mengalami masalah maka pemerintah akan dapat menindaklanjuti dan mendapat hak-haknya," tutur Hendra.

Sedangkan Erni Murniati meminta masyarakat untuk berhati hati jika mendapat iming-iming menggiurkan untuk bekerja ke luar negeri.
"Saya adalah contoh nyata korban trafficking, banyak teman senasib dengan saya yang bekerja ke luar negeri karena iming-iming menggiurkan. Tanyalah kepada pihak berwajib sebelum bekerja ke luar negeri," katanya.(sumber antara)

Read More